Perceraian dengan alasan-alasan menurut Undang-undang

Hak Asuh Anak Paska Perceraian
19/09/2019

Perceraian dengan alasan-alasan menurut Undang-undang

Pada dasarnya perceraiaan merupakan sesuatu hal yang tidak mungkin untuk dihindarkan, karena dinamika di dalam berumah tangga tidak kekal sifatnya, meskipun tujuan pernikahaan menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga ) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, namun realita kehidupan manusia membuktikan bahwa faktor yang mendorong ketidak armonisan dalam rumah tangga dapat meruntuhkan bahtera rumah tangga yang saling membenci antara suami dan istri, jika tidak sepaham maka terjadi perselisihan dan pertengkaran dan akhirnya perceraiaan merupakan jalan satu-satunya.
Jika kami amati dibeberapa Pengadilan Agama serta konsultasi para klien di Indonesia kepada kami, alasan perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus merupakan alasan yang sangat dominan yang diajukan kepada Pengadilan Agama, hal ini tidak terlepas dari anggapan dan cara berfikir masyarakat saat ini, dengan menganggap terlalu gampang untuk mengajukan gugatan perceraiaan, hanya dengan alasan terjadi perselisihan dan pertengkaran sudah dapat mengajukan gugatan/permohonan perceraian di Pengadilan Agama.
Maka untuk itu Majelis Hakim di dalam persidangan harus benar-benar sangat diharapkan untuk menilai hal tersebut.
Berdasarkan uraian tersebut diatas, ada beberapa alasan lain yang dapat dijadikan rujukan selain adanya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, masih ada alasan lain antara lain sebagaimana dimaksud dalam :
1. Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975 dapat diuraikan sebagai berikut :
Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan sebagai berikut :
a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan
b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 ( dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya
c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung
d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penghaniayaan berat yang membahayakan pihak lain
e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri
f. Antara Suami dan Istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga

2. Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 selain alasan-alasan yang terdapat dalam Pasal 19 Peraturan Pememerintah Nomor 9 tahun 1975 tersebut diatas menambahkan alasan-alasan sebagai berikut :
g. Suami melanggar taklik talak
h. Peralihan Agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidak rukunan dalam rumah tangga.
Demikian semoga bermamfaat

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *